Padang, MJ News - Pemerintah Provinsi Sumbar menegaskan belum ada satupun kasus positif corona di Sumbar. Dengan itu, belum ada kebijakan meliburkan sekolah.
“Hasil rapat koordinasi kita bersama bupati/walikota. Mempertimbangkan aspirasi masyarakat, kami tegaskan belum ada kebijakan meliburkan sekolah,” kata Gubernur Irwan Prayitno usai menggelar rapat bersama bupati/walikota Senin (16/3/2020) di Padang.
Dijelaskannya, kebijakan tersebut diputuskan setelah mempertimbangkan anak-anak sekolah akan mengikuti ujian nasional. Selain itu di Pemprov Sumbar juga ada memindahkan sekolah ke masjid pada Ramadhan.
Menurutnya, dengan me liburkan sekolah sebelum ada yang positif, paling tidak membutuhkan waktu 14 hari. Ternyata dalam rentang libur tersebut ada yang positif, maka libur akan bertambah 14 hari lagi. Ditambah dengan Ramadhan, sehingga waktu anak-anak belajar di sekolah menjadi banyak yang tertunda. Sedangkan jadwal ujian nasional tetap.
“Jadi pertimbangan bupati/walikota adalah waktu belajar, karena mengganti waktu belajar itu sulit. Pertimbangan khusus ketika kita belum ada yang positif,” jelasnya.
Menurutnya, kebijakan itu situasional. Jika dalam hitungan jam atau hari ke depan dipastikan ada positif corona, kebijakan akan berubah. Begitu juga dengan bentuk kebijakan juga berbeda, tidak serta merta meliburkan sekolah satu provinsi.
Langkah itu diambil, sejalan dengan surat Menteri Pendidikan yang mengklasifikasi status daerah menjadi tiga tingkatan. Yakni, tingkatan status dari ringan, sedang dan tinggi di satuan pendidikan. Ringan penanganannya ketika tidak ada terduga, masih kosong. Sifat penanganannya menjaga diri, bersih lingungan, Jauhi kerumuman, sifatnya pecegahan.
Status sedang adalah daerah yang ada peluang, ada terduga corona. Langkah langkah penanganannya, sifatnya diperiksa dan dicek. Status tinggi, terjangkit, disatuan pendidikan.
Penanganannya, maka kelas diliburkan. Siswa satu kelas diobservasi, selama 14 hari. Pemeriksaan dilakukan untuk satu kelas.
“Tidak secara umum, sekolahnya atau kotanya yang diliburkan,” ujarnya.
Disampaikannya, jika nantinya ada yang positif corona maka kebijakan meliburkan sekolah untuk SD dan SMP berada di kabupaten/kota. Sedangkan untuk SMA/SMK ditetapkan oleh provinsi.
Selain kebijakan sekolah, Gubernur Irwan Prayitno juga menyampaikan, untuk objek wisata juga tetap buka di Sumbar. Karena terkait dengan perekonomian masyarakat di objek wisata.
“Untuk wisata kita tetap buka, tidak ada yang tutup. Tugas kita hanya memperketat pengawasan orang yang datang,” ujarnya.
Jika kondisinya sudah tidak bagus, nanti bupati/walikota dapat melakukan penguncian pada tempat lokasi wisata. Untuk pengawasan Sumbar sudah melakukan pengawasan, rapat dan komunikasi sudah dilakukan sejak jauh hari. Harus poporsional terukur dan terkendali.
Bahkan, di Sumbar sudah lakukan gerakan bersama diperbatasan, Dharmasraya, membersihkan transit pendatang dari luar. Sosialisasi pada masyarakat perbatasan, Pangkalan dari Pekanbaru. Sosialisasi edukasi, termasuk tempat wisata.
Batalkan
Irwan menghimbau bupati/walikota untuk mengurangi kegiatan yang mengundang orang dari luar Sumbar. Bagi yang sudah diundang tetap dijalankan, tapi tertutup. Diharapkan pertemuan banyak orang kalau bisa diundur, undur saja. Kalau bisa dibatalkan, batalkan batalkan saja.
“Kegiatan provinsi dimulai Juli, mudahan Juli sudah selesai. Penas tani nanti kita bicarakan dengan pusat, segala sesuatu kita persiapkan. Kekurangan APD, kurang nanti kita surat Menkes,” ujarnya.
Tanggap Darurat
Meski belum ada positif corona, Irwan Prayitno menegaskan status Sumatera Barat tanggap darurat terhadap wabah corona. Status tersebut menyikapi kondisi Sumbar saat ini.
“Iya status kita Tanggap Darurat,” sebutnya.
Disebutkannya, untuk kasus corona Sumbar masih belum ada yang positif. Belum ada satupun yang dinyatakan positif corona.
Data terakhir, saat ini ada 10 orang pasien dalam pengawasan (PDP) di Rumah Sakit Dr. M. Djamil. Dari jumlah itu sebanyak 7 orang suspect Mers-Cov dan 3 orang Covid-19.
“Meski ada data tersebut, belum juga memastikan Sumbar ada yang positif corona. Karena yang menentukan adalah laboratorium,”katanya.
Dijelaskannya, untuk hasil laboratorium tersebut membutuhkan waktu minimal 4-5 hari. Hasil itu lama, karena semua sampel dikirim ke Jakarta dari penjuru Indonesia. Masalah lainnya, ada pada wadah untuk membawa sampel dari Sumbar ke Jakarta.
Untuk rujukan, Irwan menyampaikan masih ada dua rumah sakit. Pertama di RS Achmad Moctar dan RS M. Djamil Padang. Selain itu RS Universitas Andalas sedang diupayakan dapat melayani pasien corona.
Meski begitu, jika ada yang merasakan indikasi corona silahkan tidak disarankan langsung pada rumah sakit rujukan. Namun tetap pada layanan kesehatan biasa.
“Jika nanti ada masyarakat yang demam, flu dan batuk langsung ke RS rujukan corona, periksa di layanan kesehatan biasa, seperti di RSUD. Karena jika menumpuk di RS rujukan, namun hanya demam biasa,” ujarnya.
Bentuk Tugus Tugas
Pemerintah daerah diminta untuk membentuk Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di daerah. Hal itu dilakukan untuk mempermudah komunikasi terkait kebijakan soal penanganan virus Corona.
“Pemerintah daerah sebelum membuat keputusan diharapkan membentuk gugus tugas daerah terlebih dahulu,” ujar Doni Monardo. “Bersifat segera,” kata dia.
Kepala BNPB itu menjelaskan, Gugus Tugas di daerah itu untuk mempermudah koordinasi antara pemerintah daerah dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Mengingat, semua kebijakan di daerah yang terkait penanganan Covid-19 harus dikonsultasikan dengan pemerintah pusat.
“Semua kebijakan daerah yang terkait dengan Covid-19 harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pemerintah pusat melalui gugus tugas penanganan Covid-19,” pungkas Doni. (*/eds)