 |
| Anggota DPRD Padang dari Fraksi PAN, Faisal Nasir. |
mjnews.id - Anggota DPRD Padang, Sumatera Barat dari Fraksi PAN, Faisal Nasir menyurati Walikota. Politisi dari Dapil Padang V (Nanggalo, Padang Barat dan Padang Utara) ini, menyurati Walikota bukanlah untuk kepentingan pribadi Faisal Nasir. Justru untuk kepentingan lebih besar dalam rangka mempercepat penanggulangan covid-19.
“Secara resmi kami menyurati Walikota untuk menyatakan sikap, yaitu dana pokir yang belum diproses untuk dapat dipergunakan dalam rangka penanganan covid-19 di Padang,” sebut Faisal yang dihubungi Singgalang, kemarin di Padang.
Dalam surat tertanggal 8 April 2020 itu, Faisal menjelaskan, menyikapi situasi dan kondisi saat ini terkait penyebaran covid-19 di Padang yang kian memprihatinkan. Korban bertambah, sementara APD terbatas.
Dokter dan tenaga medis dalam beberapa hari belakangan sampai sekarang dan ke depan diperkirakan bekerja ekstra, perlu diberikan insentif. Mereka ikhlas menjaga jarak dan tak bertemu keluarga. Mereka juga garda terdepan dalam menangani pasien.
Begitu pula warga kota yang sangat membutuhkan sembako. Sebab dengan situasi saat ini, bagi mereka pekerja informal terpukul benar. Warga miskin di Padang akan bertambah. Jadi mau tidak mau sembako harus disediakan dan diberikan kepada warga yang terdampak covid-19 ini.
“Jadi dana pokir yang belum diproses, melalui surat ini resmi saya sampaikan kepada Walikota untuk digeser kepada peruntukan penanganan covid-19. Antara lain untuk pembelian APD, insentif tenaga medis dan bantuan sembako,” katanya seraya menyebut ada sekitar Rp375 juta dana pokir tersebut.
Sebelumnya, Fraksi Gerindra DPRD menyepakati mengalihkan dana pokok pikiran (Pokir) yang belum digunakan untuk membeli alat pelindung diri (APD) dan sembako bagi masyarakat pekerja sektor informal di Padang. Fraksi PAN DPRD juga sudah menyepakati pula.
“Memang saat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah sembako. Karena akibat situasi saat ini, banyak masyarakat yang tidak bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Selain sembako juga digunakan untuk kebutuhan APD rumah sakit,” kata anggota Fraksi Gerindra DPRD, Bobby.
Ketua Fraksi PAN DPRD, Asrizal menyebutkan dana pokir yang belum diproses, ditangguhkan dulu dan dialihkan ke penanganan corona. Begitu pula pembangunan kantor DPRD pada tahun ini belum dimulai prosesnya, maka anggarannya sebaiknya dialihkan pula.
“Pengalihan alolasi anggaran ini harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan dapat digunakan untuk membeli APD, insentif tenaga medis maupun bantuan sembako kepada masyarakat yang terkena dampak virus Corona ini,” terang Asrizal.
Sejauh ini, yang mengirim surat resmi kepada walikota terkait pengalihan dana pokir untuk penanganan corona baru politisi PAN ini. (ajo)