 |
| Ketua DPRD Sumbar, Supardi. |
mjnews.id - DPRD Sumatera Barat (Sumbar) mengingatkan Pemprov melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memastikan bantuan langsung tunai (BLT) akan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Perlu ada sistem dan prosedur yang benar-benar efektif demi menghindari terjadinya salah distribusi.
Untuk diketahui, Pemprov telah menganggarkan Rp600 miliar lagi untuk tambahan dana antisipasi dan penanggulangan corona virus desease (Covid-19) di Sumbar. Dari jumlah tersebut sebanyak Rp215,9 miliar akan dibagikan pada masyarakat dalam bentuk BLT.
Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan sesuai dengan peraturan dari pemerintah pusat, gubernur diperbolehkan untuk menggeser anggaran pada APBD dalam keadaan darurat, yakni saat ini dana un tuk penanggulangan covid 19. Sementara biasanya penggeseran anggaran harus melalui persetujuan DPRD.
Namun, lanjut Supardi, sebagai lembaga pengawas, DPRD memahami keadaan darurat tersebut. Hanya saja DPRD akan memastikan pengawasan agar dana Rp600 miliar yang telah dianggarkan benar-benar tepat sasaran.
“Salah satunya untuk BLT ini,” ujarnya.
Pastikan Tak Ada Masyarakat Yang Menerima Bantuan Ganda
Sementara itu, anggota DPRD Sumbar, M. Nurnas menambahkan, dari dana Rp600 miliar yang dianggarkan untuk penanganan covid 19, sebanyak 215,9 miliar akan disalurkan pada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT).
Dana ini merupakan dana yang akan diberikan pada masyarakat sebanyak 359,610 orang. Masing-masing mendapatkan Rp200 ribu tiap bulan untuk selama 3 bulan. Angka 359.910 orang tersebut adalah 15 persen dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
“Penyerahan BLT ini perlu dipastikan sistemnya dan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Nurnas mengatakan tentu saja DPRD menyetujui adanya penyaluran BLT ini. Apalagi mengingat banyak masyarakat yang terdampak covid 19 walaupun tidak terinfeksi virus tersebut. Ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk Sumbar sangat terganggu karena pandemi ini.
Namun, Nurnas menegaskan dalam menyerahkan BLT, Pemprov harus memastikan data benar-benar efektif. Salah satunya pastikan jangan ada masyarakat yang mendapatkan bantuan ganda. Hal ini bisa saja terjadi karena ada program bantuan dalam bentuk lain.
“Pastikan jangan ada yang menerima bantuan ganda. Sehingga tak ada masyarakat yang sama sekali tidak menerima bantuan dalam jenis apapun di masa-masa sulit pandemi ini,” ujarnya.
Anggota DPRD Sumbar lainnya, Hidayat, menambahkan Pemprov berencana membagikan dana ini pada masyarakat melalui jasa pos. Dana akan diserahkan langsung pada masyarakat ke alamat yang telah disampaikan.
Hidayat mengingatkan Pemprov memastikan data ini sudah benar-benar selesai dengan utuh. Jangan ada daerah yang belum terdata. Sehingga tidak menimbulkan kekecewaan ataupun kericuhan di tengah masyarakat.
Selain itu, Hidayat juga meminta Pemprov meninjau ulang kembali besarnya jumlah biaya yang diberikan untuk PT. Pos sebagai pendistribusi BLT tersebut.
“Jangan sampai jumlah dana untuk biaya pengiriman ini sangat besar. Kita sedang masa darurat, seharusnya bisa dimengerti dan saling memahami,” ujarnya. (*/hms)