 |
| Gubernur Mahyeldi foto bersama dengan bupati dan walikota se-Sumatera Barat. (humas) |
PADANG-Pejabat pusat berdatangan ke Sumbar. Ada Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Menteri juga silih berganti mengunjungi ranah Minang. Setelah kunjungan, segera rebut peluang yang sudah dijanjikan. Jemputlah uang ke Jakarta. Caranya, tindak lanjuti dengan proposal.
Gubernur Mahyeldi, Sabtu (17/4/2021) rapat dengan para bupati dan walikota se-Sumatera Barat di gubernuran, Padang.
Menurut Mahyeldi, dari kunjungan pejabat pusat, ada beberapa hal yang menjadi perhatian dan tindak lanjut bersama. Salah satunya kunjungan Menteri BPN/Bappenas yang berkaitan dengan fly over Sitinjau Lauik yang pembangunan ditargetkan mulai 2022 sampai 2024.
Gubernur mengingatkan di tahun ini, dimulai tahap pengurusan izin lahan dan hutan lindung agar segera bisa diselesaikan. Sesuai rencana pada 2022 sampai 2024, fly over mulai konstruksi serta sumber pendanaanya melalui surat berharga syariah negara (SBSN).
"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumbar segera menyiapkan surat gubernur ke menteri BPN/Bappenas untuk permohonan pembiayaan dengan SBSN. Mudah-mudahan pembangunan fly over Sitinjau Lauik bisa diselesaikan," kata Mahyeldi.
Dijelaskan Mahyeldi, ada beberapa hal yang tidak layaknya dari jalan Sitinjau Lauik dari aspek keselamatan dan mendukung kelancaran lalu lintas penumpang logistik.
"Sudah tabrakan beruntun yang melibatkan kendaraan dan di setiap kejadian langsung kita kirim ke Kementerian BPN/Bappenas," ugkapnya.
Mahyeldi mengatakan, tentang stadion Sikabu di Padang Pariaman yang sejak 2015 sudah memulai pembangunan. Stadion ini akan dipakai untuk piala dunia, maka perlu diprioritaskan pembangunannya. Anggaran pembangunan lanjutanya membutuhkan dana lebih kurang Rp1,3 triliun. Jumlah sebanyak itu kalau mengandalkan APBD Sumatera Barat tentu tak mungkin.
“Karena keterbatasan itu, kita merencanakan pembangunan melalui konsep SBSN. Konsekuensinya pembangunan akan diserahkan kepada pemerintah pusat," kata Mahyeldi.
Mahyeldi menyebutkan, dia bersama menteri sudah meninjau Maninjau. "Danau itu merupakan salah satu dari 15 prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 yang perlu segera diselamatka," ujar gubernur.
Gubernur mengemukakan, tidak hanya itu, Menteri Bappenas juga mengunjungi pembangunan monumen bela negara Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). "Kita meminta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumbar segera menyusun grand design pembangunan yang dilengkapi dengan memperjelas peran dan fungsi dari masing-masing instansi terkait," pintanya. (Biro Humas Setdaprov Sumbar)