JAKARTA-Pemerintah mencatatkan belanja negara sektor pendidikan Rp550 triliun pada 2021. Adapun anggaran ini naik lima kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan anggaran untuk mendukung sektor pendidikan pada masa pandemi Covid-19. "Tahun ini total belanja negara ke bidang pendidikan mencapai Rp 550 triliun, kenaikan yang lebih dari lima kali lipat," ujarnya, Jumat (23/4/2021).
Sri Mulyani menyebut sumber daya manusia (SDM) merupakan aset yang paling berharga dan penting bagi suatu bangsa. Kemajuan suatu bangsa, katanya, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM.
“Peningkatan kualitas SDM merupakan tanggung jawab yang sangat penting dipegang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi bukan itu saja, pemerintah juga bertanggung jawab seperti tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 yang dituliskan bahwa salah satu belanja negara yang penting adalah mengenai belanja pendidikan,” ungkapnya yang diwartakan republika.co.id.
Di dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan belanja pendidikan minimal 20 persen dari total belanja negara. Bahkan sejak tahun 2009 hingga sekarang belanja pendidikan terus meningkat.
"Pada saat awal 2009 kita melakukan belanja pendidikan dari total belanja negara Rp208 triliun," ucapnya.
Pada masa pandemi ini, anggaran pendidikan mengalami kenaikan agar para siswa tidak merasakan dampak lebih parah dari pandemi Covid-19, termasuk pada saat harus melakukan pembelajaran jarak jauh.
"Oleh karena itu, di dalam belanja pendidikan termasuk program pemulihan ekonomi kita memberikan alokasi belanja internet gratis bagi para murid, para guru, para mahasiswa dan para dosen,” katanya.
Menurutnya efektivitas dari belanja ini sangat tergantung kepada kualitas dari programnya. Dia memahami dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama memiliki tugas yang berat karena bertanggung jawab bagi kualitas SDM sekarang ini dan ke depan.
"Kementerian Keuangan selama ini terus mencoba belanja negara yang begitu besar pada anggaran pendidikan. Kalau pada awal-awal, 20 persen anggaran pendidikan selalu habis, maka kementerian keuangan mulai merintis apa yang disebut pembentukan dana abadi," ucapnya. (*)