 |
| Netty Prasetiyani |
JAKARTA-Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menyoroti masuknya WN Cina ke Indonesia. Di tengah kebijakan larangan mudik, masuknya WN Cina ke Indonesia justru mengundang pertanyaan publik.
"Tentu saja masyarakat akan bertanya-tanya, kenapa WN China dibiarkan masuk ke Indonesia, padahal masyarakat dilarang mudik dan dilakukan banyak penyekatan. Jangan sampai publik menilai pemerintah inkonsisten dalam kebijakan pengendalian Covid-19," kata Netty, Sabtu (8/5/2021).
Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia mengonfirmasi masuknya puluhan warga negara Cina dan tiga WNI tiba di Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, Selasa (4/5). Netty meminta pemerintah agar menjelaskan tujuan datangnya WN hina tersebut dengan gamblang dan apa adanya.
"Agar isu ini tidak menjadi bola liar, pemerintah harus gamblang menjelaskan ke publik alasan dan tujuan mereka masuk Indonesia," ujarnya yang diwartakan republika.co.id.
Netty mengingatkan pemerintah tentang bahaya lonjakan kasus covid-19. Apalagi varian baru juga sudah terkonfirmasi ada di Indonesia. Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah melakukan pengetatan proses masuknya WNA ke Indonesia.
"Jika tidak ingin menuai badai, pemerintah harus waspada. Prokes terhadap WNA yang masuk ke Indonesia harus dilakukan dengan sangat ketat," tegasnya.
"Jangan ada lagi kejadian seperti mafia karantina dan mafia alat rapid test bekas yang membuat kita malu di mata internasional. Orang luar bisa saja berpikir kalau ada uang, semua peraturan di Indonesia bisa dikompromikan," ujarnya menambahkan.
Sekretaris Fraksi PPP, Achmad Baidowi menyayangkan adanya informasi kedatangan WNA China ke wilayah Indonesia menggunakan pesawat charter. Menurutnya masuknya WNA China tersebut meskipun dengan dalih proyek strategis dengan dokumen resmi tetap menimbulkan pertanyaan publik
"Pada sisi lain pemerintah melarang mudik untuk membatasi pergerakan manusia agar bisa mencegah penukaran Covid-19. Anehnya justru WNA China yang di negaranya menjadi sumber penyebaran Covid justru boleh datang ke Indonesia," ucapnya.
Baidowi meminta pihak terkait seperti Kemenlu, Kemenkumham dan Satgas Covid-19 harus berkoordinasi dengan baik untuk sementara waktu melakukan pencegahan terhadap WNA. Hal ini dilakukan agar tercipta keadilan perlakukan di saat masyarakat dilarang mudik.
"Kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas untuk menangani Covid-19, jika masyarakat sudah sehat maka pemulihan ekonomi akan segera tuntas," tutur anggota Komisi VI DPR itu. (*)