 |
| MONITORING-Wakil Walikota Solok Ramadhani Kirana Putra bersama Tim ‘Kotaku’, pejabat pemko terkait, KSM dan lainnya saat monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur jalan di kawasan Payo RT.01/RW.06, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, beberapa waktu lalu. (ist) |
SOLOK-Kawasan Payo yang terletak di Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, terus menunggu sentuhan untuk dikembangkan menjadi daerah agrowisata. Salah satu penunjang tentu saja pentingnya penyediaan infrastruktur memadai.
Akan halnya akses jalan, yang tidak hanya penting bagi pengunjung tapi juga untuk mobilitas penduduk setempat, yang pada gilirannya juga mampu mengangkat komoditi yang ada sebagai potensi ekonomi masyarakat di kawasan tersebut.
“Kawasan ini berada di ketinggian, berhawa sejuk, menyimpan pesona alam yang sangat indah, karena dari sini kita dapat memandang Kota Solok secara keseluruhan. Bahkan juga terlihat Danau Singkarak. Selain pemandangannya yang indah, terdapat pula potensi perkebunan kopi yang dikelola oleh masyarakat, bahkan termasuk sebagai salah satu penghasil kopi robusta terbaik di Sumatera Barat,” kata Irvan Sanjaya, Fasilitator Teknik Korkot 1 Solok, Program Kotaku, Provinsi Sumatra Barat, seperti dikutip di laman kotaku.pu.go.id.
Terkait hal itulah, sebutnya, melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari Kementerian PUPR, ikut membangun infrastruktur jalan di kawasan tersebut. Terlebih di sana juga telah dikembangkan objek wisata Batu Patah, dengan aneka taman bunga segar berbagai varian.
Ditambahkan Afriandi Rahman, Korkot 1 Koordinator Kota 1 (Kota Solok, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Sijunjung), dimana bentuk kegiatan di sana yakni pembangunan jalan rabat beton di RT.01/RW.6 Kelurahan Tanah Garam, tepatnya di kawasan Payo, sepanjang 1.241 meter dengan biaya sekitar Rp995 juta.
“Tentunya kita berkolaborasi dengan pemda setempat, LKM, KSM, dan masyarakat tentunya, untuk dapat menjadikan Payo sebagai pusat agrowisata setelah didukung dengan infrastruktur jalan yang memadai,” ujar Afriandi, Minggu (20/6/2021).
Pembangunan jalan rabat beton yang sudah rampung tersebut, Jumat (11/6/2021) lalu, pun telah dilakukan monitoring kegiatan BPM livelihood PPMK tahun 2020 di Kota Solok. Monitoring ini dipimpin langsung Wakil Walikota Solok, Ramadhani Kirana Putra. Dia didampingi Kepala Dinas Perkim, LKM Tagarso Kelurahan Tanah Garam dan Korkot 1 Solok.
Dalam kegiatan itu, Wawako menyaksikan sendiri manfaat yang luar biasa dari kegiatan PPMK livelihood tahun 2020 terhadap geliat ekonomi masyarakat setempat. Terlebih jalan yang dibangun sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama untuk mengangkut hasil pertanian seperti kopi Payo dan tanaman lain yang ditanam oleh masyarakat, seperti bawang, sayur sayuran, dan hasil bumi lainnya.
Wawako Ramadhani mengapresiasi dan berterima kasih pada masyarakat dan terhadap program Kotaku yang telah memfasilitasi kegiatan dengan baik, baik secara fisik maupun manfaat yang dirasakan masyarakat.
Katanya, semoga ke depan lebih banyak anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ekonomi kerakyatan dan Program Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas (PPMK).
Dalam sesi diskusi, Wawko juga akan mengusulkan dalam APBD kota guna menambah panjang jalan tersebut. “Saya juga tertarik dan terksesan dengan pola pelaksanaan kegiatan dengan cara padat karya yang dikerjakan oleh masyarakat. Apalagi kini masih pandemi Covid-19, dimana banyak masyarakat yang butuh pendapatan,” katanya.
Terlebih, dari segi mutu kegiatan hampir sama namun biaya lebih murah karena ada swadaya. Untuk itu, pemko juga sedang merumuskan dan mencari pola atau aturan yang cocok untuk kegiatan dengan pola padat karya ini.
Seperti diketahui, Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Program Kotaku dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainnya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama (nakhoda).
Adapun bentuk kegiatan, di antaranya berupa pembangunan/rehabilitasi infrastruktur permukiman, baik skala lingkungan maupun skala kawasan. Kemudian, penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah serta pembangunan infrastruktur pendukung penghidupan (livelihood) masyarakat. (naldi)