 |
Penandatanganan kerjasama antara pemkab dengan BPJS Ketenagakerjaan. (humas) |
Dalam kesempatan itu juga dilangsungkan focus group discussion (FGD) untuk menyusun rencana kerja sebagai tindaklanjut kesepakatan kerjasama antara Bupati Tanah Datar dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Kegiatan ini dibuka Wakil Bupati Richi Aprian dihadiri Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi Ocky Olivia, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanah Datar Muhammad Afdhal, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Dinas PMPTSP dan Naker Zarratul Khairi, pimpinan OPD terkait lainnya di Emersia Hotel, Rabu (28/7/2021).
Richi Aprian menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan yang telah banyak berkontribusi untuk masyarakat Tanah Datar.
“Pemerintah daerah menyambut baik kerjasama ini dan mendukung sepenuhnya. Selain itu saya juga memandang penting kegiatan FGD ini karena kita bersama-sama dapat merumuskan dan merencanakan langkah-langkah yang perlu diambil pada OPD-OPD terkait dalam rangka memberikan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi orang-orang yang bekerja di lingkup OPD dan mitra atau pemangku kepentingan yang terkait,” kata wabup yang dikutip dari siaran pers Bagian Humas Pemkab Tanah Datar.
Wabup jelaskan, berdasarkan data BPS, di Tanah Datar pada 2020 jumlah angkatan kerja yang bekerja 170.744 orang, mereka bekerja di berbagai sektor dengan berbagai profesi atau pekerjaan, baik sebagai pekerja formal maupun informal.
Sementara dari data BPJS Ketenagakerjaan cakupan kepesertaan di Tanah Datar pada 2021 baru 19.885 orang atau sekitar sekitar 13,30 persen, berarti ada sekitar 86,70 persen orang yang belum ada jaminan sosial ketenagakerjaannya atau belum terlindungi.
“Saya minta kepada perangkat daerah yang hadir pada FGD ini agar ikut memikirkan dan mendukung upaya pemecahan masalahnya. Sejalan dengan program penanggulangan kemiskinan, kita akan melaksanakan Gerakan Peduli Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Rentan, kita mengajak para donatur seperti para perantau yang berhasil, para pengusaha, BUMN/BUMD melui dana CSR, pegawai negeri, dan para donatur lainnya untuk bersama-sama membantu saudara-saudara kita pekerja rentan yang nota bene termasuk rumah tangga miskin untuk mendaftarkan mereka sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan agar mereka juga mendapatkan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan,” harap Wabup.
Langkah awal yang dilakukan, terang wabup, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar merencanakan melalui KUA/PPAS 2022 penganggaran dana untuk pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi 302 mubaligh yang melaksanakan tugas-tugas dakwah di Tanah Datar.
“Mari bersama-sama kita ajak pekerja informal seperti usaha-usaha perorangan, petani, tukang ojek, tukang bangunan perorangan petugas-petugas keagamaan, petugas-petugas sosial dan banyak pekerjaan lainnya di berbagai sektor yang sebenarnya mengandung resiko kerja, untuk mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan agar mendapatkan jaminan sosial karena risiko pekerjaannya sudah dijamin oleh lembaga yang berkompeten. Siapa pun tidak menginginkan datang musibah, tetapi siapa yang bisa menduga musibah akan datang,” ungkap Wabup.
Disebutkan wabup, pada tahun ini saja sampai dengan kondisi 27 Juli 2021, BPJS Ketenagakerjaan sudah membayarkan klaim senilai Rp43.896.506.506 suatu jumlah yang sangat besar di saat pandemi ini.
Kepala Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi Ocky Olivia menyampaikan harapan dengan kerjasama ini terjadi peningkatan coverage share kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Tanah Datar untuk masyarakat pekerja.
"Harapan kami melalui kerjasama dengan pemerintah daerah ini, seluruh pekerja di Tanah Datar, baik sektor formal, non formal, dan pekerja konstruksi dapat terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan,” ucap Ocky.
Dalam kesempatan itu juga dilakukan penyerahan bantuan santunan kematian kepada ahli waris petani di Nagari Gurun Sungai Tarab sebesar Rp42 juta yang sudah terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan serta penyerahan tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk 55 mubalig Tanah Datar dengan sumber dana dari tanggung jawab sosial dan Lingkungan (TJSL) perbankan. (*)