KAN Paninggahan Belum Miliki Kantor

 Bupati Solok hadiri acara malewakan gelar adat di Paninggahan


SOLOKAlek adat, malewakan gala pusako Dt. Rajo Mulia dalam Suku Panyalai, Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih dihadiri Bupati Solok Epyardi Asda, Sabtu (18/9/21) di rumah gadang suku Panyalai.


Selain bupati juga hadir Camat Junjung Sirih Herman, Wali Nagari Paninggahan Yoserizal, para niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, anggota DPRD Nazar Bakri, dan Forkompimcam Junjung Sirih serta masyarakat setempat.

Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Paninggahan, Dt. Rajo Dihulu mengatakan, Nagari Paninggahan terdiri dari 70 kaum dan lima suku (Koto, Guci, Pisang, Panyalai dan Jambak).  “Sebanyak 50 persen kaum sudah mempunyai pimpinan," ujar Dt. Rajo Dihulu.  

Nagari Paninggahan, jelas Dt. Rajo Dihulu, tidak mempunyai Kantor Kerapatan Adat Nagari yang representatif.  Akibatnya, para niniak mamak sudah tidak bisa lagi mengadakan sidang, musyawarah, maupun rapat adat balai-balai adat atau di Kantor KAN. "Selama ini kegiatan rapat ninik mamak dilaksanakan dari satu rumah gadang ke rumah gadang lainnya," jelas Dt. Rajo Dihulu.

Hasil keputusan rapat bersama antara masyarakat dan niniak mamak pada 12 September 2021, jelas Dt. Rajo Dihulu, berencana membangun Kantor KAN di Jorong Parumahan dengan luas 640 meter persegi.

"Kami berharap, pemerintah daerah dapat memberikan solusi maupun sumbangan. Sementara dana yang telah terkumpul dari hasil sumbangan masyarakat dan perantau RP108 juta," jelas Dt. Rajo Dihulu

Dana untuk pembebasan lahan untuk lokasi pembangunan Kantor KAN tersebut diperkirakan mencapai Rp320 juta.

Dt. Rajo Dihulu juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada anggota DPR Athari Gauti Ardi, anak Bupati Solok, yang telah memberikan bantuan untuk Irigasi, jalan dan bantuan bedah rumah sebanyak 20 unit di nagari itu.

Epyardi Asda memberikan ucapan selamat kepada Angku Mansyah yang telah dilewakan gala pusako Dt. Rajo Mulia Suku Panyalai dalam Nagari Paninggahan.

"Kita berupaya memberikan solusi dan membantu pembangunan Kantor KAN Paninggahan sebesar Rp200 juta pada 2022," ujar Epyardi Asda.

"Saya sangat prihatin," papar bupati. Dengan tidak adanya balai-balai adat di Nagari Paninggahan. Pemerintah siap membantu dengan syarat tanahnya sudah ada. Tanah tersebut harus atas nama pemerintah nagari, kemudian diusulkan program nagari dengan pembangunan rumah adat. (WTL)

Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama