 |
Gubernur beri pemaparan tentang pengelolaan hutan di Sumbar |
"Pemerintah daerah berkoordinasi dengan Polda Sumbar dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dalam melakukan upaya penyelesaian pemanfaatan kawasan hutan secara tidak sah. Salah satunya menggunakan prinsip ultimum remedium," kata Gubernur Mahyeldi saat menjadi narasumber pada rapat koordinasi penyamaan persepsi implementasi prinsip ultimum remedium penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan sesuai Undang-undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja, Kamis (4/11/2021) diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.
Ia mengatakan, penggunaan prinsip tersebut dilakukan dengan pertimbangan agar masyarakat dapat terus memperoleh manfaat dari hutan dan hak negara tetap dapat diperoleh. Gubernur menyebut penerapan prinsip ultimum remedium juga sesuai dengan norma pengaturan LHK dalam Undang-undang Cipta Kerja.
“Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, kami telah melakukan beberapa upaya penyelesaian penguasaan kawasan hutan secara tidak sah. Langkah tersebut dilakukan dengan berkolaborasi bersama polda dan pemerintah kabupaten, serta OPD terkait,” ujar Mahyeldi.
Skema perhutanan sosial menjadi salah satu solusi yang bisa digunakan karena Sumbar mengalokasikan 500 ribu hektare hutan untuk program tersebut.
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan apresiasi kepada Gubernur Sumatera Barat yang melakukan upaya-upaya dalam penyelesaian penguasaan kawasan hutan tidak sah, berkolaborasi bersama polda dan pemerintah kabupaten, sehingga hal tersebut mendatangkan manfaat dan keadilan bagi masyarakat serta ada kepastian dalam penyelesaian masalah, dengan selalu memperhatikan lingkungan. (BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR)