 |
Wagub serahkan produk perikana Sumbar pada Dirjen PDSPKP, Artati Widiarti |
JAKARTA-Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) mendukung upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan hilirisasi produk kelautan dan perikanan termasuk mendorong investor untuk pengolahan udang.
Hal itu terungkap saat audiensi Wakil Gubernur Audy Joinaldy didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Desniarti beserta jajaran dengan Dirjen PDSPKP, Artati Widiarti di Jakarta, Senin (25/7/2022).
Wakil gubernur menyampaikan, PDRB Sumbar terbesar dari sektor pertanian termasuk perikanan. Dari 19 kabupaten dan kota, tujuh berada di pesisir, dengan beberapa komoditi yang dikembangkan antara lain tuna, kerapu, kakap, kepiting, lobster, udang vaname. Sebagian besar usaha masih didominasi UMKM.
"Dengan potensi besar yang ada di Sumbar, kami berharap kepada Kementerian melalui Dirjen dan jajaran agar dapat melaksanakan program prioritas Ditjen PDSKP dialokasikan untuk Sumatera Barat," kata wakil gubernur.
Kepala DKP Sumbar, Desniarti mengharapkan terwujudnya budidaya vaname yang terintegrasi di Sumbar mulai dari hatchery, budidaya berkelanjutan, unit pengolahan udang, pemasaran dan kelembagaan. dan juga dukungan penanganan ikan pada pelabuhan perikanan dan pengembangan unit-unit pengolahan ikan (UPI).
Menanggapi hal itu, Artati mengatakan pihaknya akan mendorong hilirisasi produk kelautan dan perikanan di Sumbar termasuk mendorong investor untuk pengolahan udang.
Menurut Artati, untuk ekapor saat ini sudah ada pencatatan dari daerah asal ekspor, untuk menjamin mutu udang ada bantuan sarana penanganan udang portable di tambak udang juga ada cheese freezer yang masih tersedia pada tahun 2022 ini termasuk sarana pengolahan untuk UPI dan juga sertifikasi kelayakan pengolahannya (SKP).
"Kami juga mendorong pasar ikan hygienes dan sentra kuliner juga untuk mendorong pariwisata satu diantaranya di pantai Carocok Pesisir Selatan dan berharap segera difungsikan, selain itu juga ada inkubasi bisnis, diversifikasi produk, bedah UPI, pasar laut Indonesia, aplikasi gemarikan dan lain-lain," kata Artati.
Dirjen menyatakan juga akan memfasilitasi daerah sesuai program dan kegiatan, yang tentunya tetap mengacu kepada syarat dan ketentuan yang berlaku dan ketersediaan anggaran. Selanjutnya pertemuan ini akan berlanjut melalui komunikasi dengan para direktur teknis terkait. (rls)