 |
Gubernur Mahyeldi serahkan keranjang sampah pada warga. (pemprov) |
Kegiatan ini digagas Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Sumatera Barat untuk mendukung program Bulan Cinta Laut (BCL) yang diprakarsai Kementerian Kelautan dan Perikanan sekaligus upaya untuk mensukseskan program Visit Beatiful West Sumatera 2023 melalui kebersihan lingkungan.
Gubernur Mahyeldi menyampaikan, Wilayah pesisir terutama area pantai yang menjadi destinasi wisata, sangat rentan terhadap berbagai ancaman pencemaran baik yang berasal dari aktivitas domestik manusia, industri dan perhubungan laut seperti tumpahan minyak.
"Kegiatan ini merupakan bagian upaya kita menumbuhkan kesadaran semua pihak tentang pentingnya kebersihan dan kelestarian lingkungan, terutama pada area destinasi wisata seperti pantai yang rentan terhadap polusi sampah plastik dan polutan lain karena tingginya tingkat kunjungan," kata Mahyeldi.
Jika tidak segera ditangani, maka akan terjadi penumpukan sehingga beban pencemarannya dapat berdampak terhadap kenyamanan pengunjung dan kelestarian biota laut seperti ikan dan terubu karang. Maka dalam penanganan perlu adanya kesadaran bersama melalui kerja kolaborasi.
"Oleh karena itu, dalam penanganannya harus menyeluruh hulu-hilir dan berkelanjutan, melalui kerja kolaborasi yang sifatnya kolektif. Tidak bisa jika hanya dilakukan secara parsial oleh satu pihak, karena pergerakannya dinamis," ujar Gubernur Mahyeldi.
Gubernur menyebut dalam pelaksanaan kegiatan ini juga melibatkan PT. Semen Padang, Bank Sampah Panca Daya, OPD lingkup Pemprov. Sumbar serta masyarakat setempat. Menurutnya kesadaran berbagai unsur terhadap permasalahan lingkungan sudah cukup bagus, kita tinggal menjaga konsistensinya.
Ia berharap aksi pantai hari ini tidak hanya berjalan sampai disini tapi harus berkelanjutan, sehingga dapat berdampak nyata untuk kelestarian lingkungan, kenyamanan para pengunjung dan kesehatan masyarakat setempat.
Kepala DKP Prov. Sumbar Reti Wafda mengatakan aksi bersih pantai ini didasari oleh semangat untuk menyelamatkan biota laut dari ancaman pencemaran.
Ia menuturkan, berdasarkan kajian para ahli, sampah yang bermuara di pesisir dan laut ini, sekitar 80% berasal dari daratan. Selain itu, juga ada yang bersifat lintas batas wilayah administrasi, yang dapat berpindah dari satu wilayah pesisir ke wilayah pesisir lainnya mengikuti pola arus laut. Menurutnya, itu tantangan yang harus segera dicarikan solusinya.
"Apalagi kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan terutama terkait sampah plastik masih rendah, maka perlu adanya antisipasi cepat sebelum menumpuk dan menyebabkan pencemaran," ujar Reti.
Menurutnya, persoalan ini tidak hanya berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan dan sektor pariwisata semata tapi juga bisa megancam kehidupan para nelayan.
"Kami sering menerima keluhan dari para nelayan. Saat melaut, jaring mereka sering rusak akibat tersangkut sampah plastik, tentu itu tidak bisa kita sepelekan," tutup Kadis DKP Prov. Sumbar. (adpsb)