 |
| Ilustrasi petani sedang menggarap lahan di areal persawahan Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Jawa Timur. (Foto: DTPHP Jember) |
JEMBER-Bupati Jember, Muhammad Fawait, mengajak seluruh warga, petani, kepala desa, hingga awak media untuk ikut mengawasi penyaluran bantuan sektor pangan dan pertanian senilai Rp221,7 miliar, guna mencegah penyelewengan di tingkat lapangan.
Ajakan itu disampaikan Fawait saat menjawab pertanyaan wartawan dalam program Pro Guse Update di kawasan Pantai Pancer, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (16/8/2026). Ia merespons kekhawatiran soal potensi bantuan yang tidak tepat sasaran, termasuk laporan lisan mengenai hilangnya salah satu alat bantuan pertanian di wilayah Puger.
Bupati yang akrab disapa Gus Fawait ini, mengaku tidak bisa mengawasi sendiri seluruh bantuan yang telah disalurkan hingga ke desa-desa. Mulai dari kondisi alat mesin pertanian di lapangan, hingga apakah alat tersebut benar-benar digunakan.
"Saya tidak bisa ngawasi satu-satu. Bahkan traktornya ada di mana, dipakai atau tidak, digunakan dengan baik atau tidak, dan lain sebagainya. Maka, saya berharap ada partisipasi dalam pengawasan ini melalui kepala desa, Pak Camat, kawan-kawan media, dan seluruh masyarakat Jember untuk menyampaikan kepada kami lewat saluran Wadul Guse," ujarnya.
Ia meminta warga, petani, maupun media segera melaporkan dugaan penyelewengan bantuan melalui kanal pengaduan resmi Pemkab Jember bernama Wadul Guse.
Di sisi lain, Gus Fawait menegaskan, dari sisi mekanisme penyaluran, pihaknya menjamin tidak ada tahapan yang dilewati, baik untuk bantuan yang bersumber dari APBD kabupaten, provinsi, maupun dari pemerintah pusat.
"Urusan ketepatan sasaran kalau memang itu dari pemerintah kabupaten, tentu Dinas TPHHP akan memastikan tidak ada mekanisme yang tidak dilalui. Begitu pula dari pemerintah pusat ada tim kolaborasi dari pusat dan kabupaten untuk memastikan bahwa mekanisme semua terpenuhi," ungkapnya.
Selain soal skema pengawasan, Gus Fawait juga merespons kekhawatiran mengenai stagnannya regenerasi kepengurusan kelompok tani di sejumlah desa, yang dinilai berpotensi membuat bantuan pemerintah dimanfaatkan oleh segelintir pihak yang sama secara berulang.
Ia mengakui, rata-rata pengurus kelompok tani saat ini didominasi kalangan senior, sehingga kerap memperlambat proses pengajuan program ke pemerintah kabupaten maupun pusat.
"Kelompok tani yang hari ini sudah baik perlu kita bikin lebih baik lagi, yaitu dengan memasukkan petani milenial. Karena memang kadang-kadang pengajuan program-program yang lewat kelompok tani biasanya ada sedikit masalah terkait kecepatan, ketepatan waktu, karena memang rata-rata yang ada di kelompok tani adalah senior-senior," ujarnya.
Gus Fawait mengaku telah menginstruksikan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHHP) Kabupaten Jember untuk melakukan verifikasi dan validasi (verfal) terhadap seluruh kelompok tani, serta mendorong masuknya unsur muda, milenial, dan Gen Z ke dalam struktur kepengurusan.
"Saya berharap Pak Kepala Dinas TPHHP segera melakukan verfal, dan kelompok-kelompok yang memang masih belum ada anak mudanya perlu ditambahi unsur pemuda, unsur milenial, dan Gen Z," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gus Fawait menyebut alokasi anggaran untuk sektor pangan dan pertanian di Jember pada 2026, merupakan yang terbesar sepanjang 81 tahun Indonesia merdeka, dengan total mencapai Rp221,7 miliar dari gabungan APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, dan APBD Kabupaten Jember.
Anggaran tersebut tersebar ke berbagai program, mulai dari bongkar ratun tebu seluas 2.580 hektare senilai Rp37 miliar, bantuan benih padi Rp11,6 miliar, benih jagung Rp5,9 miliar, hingga bibit kopi robusta Rp9,9 miliar.
Di sektor alat mesin pertanian (alsintan), pemerintah mengalokasikan dana untuk 84 unit hand traktor roda dua, 29 unit traktor roda empat, 16 unit combine harvester, 15 unit drone pertanian, hingga dua unit vertical dryer senilai Rp24 miliar.
Fawait menyebut besarnya kucuran anggaran itu sebagai bukti konkret keberpihakan pemerintah pusat dan daerah terhadap sektor pangan. "Ini adalah bentuk konkret keberpihakan kita untuk mempertahankan sektor pangan," tandasnya. (rus)