Soal Penanganan Corona , Pemerintah tak Mau Latah Lockdown

loading...


JAKARTA, MJ News - Pemerintah mengaku belum memperhitungkan opsi lockdown untuk menangani penyebaran virus Corona atau COVID-19. Pemerintah menilai lockdown bukan satu-satunya cara menghindari Indonesia dari virus Corona. Karenanya, pemerintah tak mau latah melakukan lockdown.

“Kami belum tempatkan opsi lockdown, karena ternyata Korea sendiri setelah putuskan lockdown kasusnya jadi nggak terkendali, sekarang dibuka lagi, dan turun. Ingat, kita tidak akan menutup suatu daerah, dan biarkan daerah itu mengalami penularan sampai habis, tapi kita yang dilakukan cari sumber penyebaran dan isolasi,” ujar Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Corona, Achmad Yurianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (15/3/2020).

Yuri menilai saat ini yang terpenting bukanlah lockdown Indonesia ataupun daerah tertentu, melainkan melakukan cara agar masyarakat membatasi gerak dan aktivitasnya. Sebab, penularan Corona itu dari manusia ke manusia lainnya. “Yang kita lakukan adalah batasi, batasi aktivitas dirinya, batasi aktivitas masyarakatnya, bukan dalam konteks membelenggu, kemudian berikan opsi mereka memilih,” jelasnya.

Dia juga menegaskan lockdown bukan satu-satunya opsi untuk mencegah penyebaran Corona. Dia juga menyebut pemerintah akan bergerak secara dinamis untuk mengantisipasi penyebaran Corona.

“Kita nggak pernah tempatkan opsi lockdown, tidak pernah tempatkan opsi lockdown sebagai penyelesaian, tentunya semuanya dinamis,” katanya dikutip detikcom.

Meski begitu, Yuri menyerahkan semua kepada pemerintah. Yang pasti, kata dia, pemerintah akan berhati-hati dalam membuat suatu kebijakan terkait penanganan virus ini.

“Tentunya putusan lockdown adalah putusan pemerintah setelah pertimbangkan semua aspek, apakah lockdown selesaikan masalah atau buat masalah baru. Kita harus hati-hati betul dengan ini kita nggak latah-latahan kok, kita punya kehormatan untuk bisa tentukan negara kita sendiri, jadi nggak kemudian kita ikuti ini-itu, karena kita negara merdeka, kita punya pertimbangan, di sini tim ahli banyak, dan kita yakini nggak perlu ada kepanikan,” pungkasnya.

Anies Pertimbangkan Lockdown

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sedang mempertimbangkan opsi melakukan lockdown wilayah Jakarta. Lockdown itu adalah menghentikan aktivitas keluar dan masuk suatu wilayah.

Ketersediaan pasokan bahan pokok, khususnya pangan menjadi salah satu masalah yang jadi sorotan apabila Jakarta melakukan lockdown. Apakah pasokan dan distribusi bahan pokok akan aman bila terjadi lockdown?

Ketum Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey menegaskan bahwa pihaknya akan berkomitmen untuk tetap menyediakan pasokan bahan pokok apapun kondisinya. Bahkan apabila lockdown sekalipun.

“Kita akan berupaya jaga kesinambungan pasokan kebutuhan pokok masyarakat. Artinya kita memastikan para peritel tidak ada yang tutup apapun situasinya,” ungkap Roy kepada detikcom, Minggu (15/3/2020).

Kemudian Roy mengatakan pihaknya menjamin bahwa pasokan stok bahan pokok masih aman. Setidaknya, sampai lebaran kebutuhan pokok tidak ada kekurangan pasokan.

“Kita punya persediaan untuk lebaran kan udah masuk nih yang kita siapkan 5-6 bulan lalu. Kita bisa bicara cukup stok lah setidaknya sampai lebaran,” kata Roy.

Roy menilai meski terjadi lockdown, distribusi barang pokok kemungkinan tidak akan terhambat. Dia menyebut yang dibatasi pergerakannya hanya manusia, bukan barang saat terjadi lockdown.

“Kan lockdown nggak pengaruhi jaringan distribusi ya, yang dibatasi kan cuma pergerakan orang. Distribusi juga kan salah satunya yang kita minta jaminan ke pemerintah agar arus logistik lancar sehingga pasokan aman dan tetap terjamin ke ritel,” jelas Roy.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengaku akan berkoordinasi dengan Kepala BNPB Doni Monardo, yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, untuk membicarakan opsi melakukan lockdown di Jakarta

“Dalam kesimpulan tadi, kami memang memandang Jakarta sudah perlu menutup kegiatan-kegiatan, baik kegiatan di dalam maupun kegiatan orang ke Jakarta dan orang luar ke Jakarta. Akan tetapi, kami tidak bisa putuskan sendiri, ini harus dikonsultasikan dengan Kepala BNPB selaku pimpinan pengendalian terkait Corona,” kata Anies dalam konferensi pers di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (15/3/2020).

“Dari kami memandang Jakarta sudah harus bertindak cepat untuk meminimkan kegiatan di luar,” imbuhnya.

Tanggap Darurat Bencana Non-Alam

Kementerian Kesehatan mengungkapkan status Corona Indonesia saat ini. Kemenkes menyebut saat ini status Indonesia adalah tanggap darurat bencana non-alam pandemi COVID-19.

“Kita saat ini di posisi tanggap darurat bencana non-alam pandemi COVID-19, tidak ada lagi derajat lebih tinggi dari ini. Ini sudah paling tinggi. Kalau bicara KLB (kejadian luar biasa) itu di bawah,” ujar Achmad Yurianto.

Menurutnya, saat ini masyarakat tidak perlu berpolemik tentang status wabah Corona kejadian luar biasa atau tidak. Sebab, menurutnya, sangat telat jika bicara Corona Indonesia KLB, padahal saat ini sudah ditetapkan sebagai status darurat bencana.

“Jadi kalau sudah dalam posisi ini, maka sudah nggak punya ruang omongin setback, ngomongin ini KLB apa bukan, ini sudah kelewatan,” katanya.

Untuk diketahui, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyarankan dengan sangat agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendeklarasikan status darurat nasional untuk merespons pandemi virus Corona.

Bila status darurat nasional diterapkan, hal yang terjadi adalah: dana siap pakai bisa digunakan, BNPB dan BPBD mendapat kemudahan akses menangani bencana, kebutuhan dasar masyarakat dipenuhi negara, serta posko nasional diaktifkan. (*)




 

Komentar Anda

Lebih baru Lebih lama