 |
Wali kota pimpin rapat monitoring. (kominfo) |
Hal tersebut disampaikan Korsub Wilayah I Kasatgas II KPK, Agus Priyanto didampingi Koordinator Wilayah Sumatera Barat, Iwan Lesmana dalam rapat monitoring dan evaluasi pemberantasan korupsi terintegrasi Padang Panjang yang digelar di ruang rapat VIP balaikota, Jumat (28/5/2021).
Dikatakan Agus Priyanto, ada delapan area intervensi yang dinilai. Di antaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), aparat pengawas internal pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.
"Dari delapan area intervensi tersebut, total capaian Padang Panjang 87,93 persen. Dengan rincian, perencanaan dan penganggaran APBD capaiannya 98,85 persen, pengadaan barang dan jasa (capaian 81,89 persen), perizinan PTSP (capaian 94,00 persen), APIP (capaian 88,80 persen), manajemen ASN (capaian 100 persen), optimalisasi pajak daerah (capaian 59,68 persen), manajemen aset daerah (capaian 94,50 persen) dan tata kelola dana desa (capaian 0,00 persen)," paparnya yang dikutip dari Kominfo.
Ditambahkan, jika masih terjadi kesalahan, pihaknya akan siap membantu apa-apa saja kendala yang dihadapi.
Wali Kota Fadly Amran mengatakan, korupsi merupakan masalah terbesar di setiap pemerintahan. Berbagai upaya terus digerakkan di Padang Panjang untuk pencegahan tindakan korupsi.
“Berbicara tentang sikap anti korupsi, tentu perlu ada indikator-indikator pencapaiannya. Yang paling penting kesadaran diri berbangsa dan bernegara,” ulasnya.
Melalui penjelasan yang disampaikan KPK, Fadly sangat mengapresiasi capaian untuk Padang Panjang, meskipun itu belum maksimal.
"Kami yakin capaian ini tidaklah mudah dilakukan oleh OPD terkait. Namun untuk memberikan hasil dan capaian maksimal, perlu upaya dan kerja keras," sebutnya.
Fadly mengucapkan terima kasih kepada tim KPK yang hadir di Padang Panjang. “Kami sangat mendukung KPK, dan siap untuk berani jujur,” tegasnya dalam acara yang turut dihadiri Inspektur, Syahril, kepala OPD terkait serta Kasubag Perancanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Rico Candra. (*)