Padang, MJ News - Kendati belum ada warga kota yang positif corona, namun jumlah orang dalam pemantauan (ODP) terus bertambah. Hingga data terakhir yang direlis oleh Dinas Kesehatan (DKK) Padang tercatat 241 orang ODP virus Corona.
Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Kesehatan Padang, Feri Mulyani saat diseminasi informasi di media center Balaikota Aia Pacah, Selasa (17/3/2020).
Disebutkannya, ratusan ODP itu harus diperhatikan perkembangannya hingga 14 hari ke depan. Jumlahnya akan terus bertambah seiring masih banyaknya warga yang melakukan perjalanan dari dan ke arah endemik atau terjangkit virus tersebut.
“Sebanyak 241 ODP virus corona tersebut hingga saat ini masih dalam status sehat dan belum menunjukkan tanda-tanda terjangkit virus corona,” ujar Feri Mulyani.
Disebutkan, bagi masyarakat yang baru kembali dari daerah terjangkit yang belum terdata agar memberitahukan kepada pihaknya, agar bisa dipantau.
Dengan begitu, mereka bisa melakukan self isolasi atau mengisolasi diri sendiri dengan tidak mengunjungi lokasi-lokasi keramaian. Selain itu, jika ODP tersebut mengalami batuk, disarankan untuk menggunakan masker dan jika mengalami demam tinggi diminta untuk menghubungi Dinas Kesehatan.
“Masyarakat bisa menghubungi kami melalui 081261239600 dengan Dokter Gentina atau melalui 081374 334117 bersama Tutwuri Handayani,” imbuh Feri Mulyani.
Hentikan
Pemerintah Provinsi terus mengeluarkan sejumlah rentetan kebijakan terkait antisipasi penyebaran virus korona. Terakhir, pemprov meminta penerbangan Malaysia-Bandara Internasional Minangkabau (BIM) melalui maskapai Air Asia dihentikan.
“Kita sudah buat surat, ditandatangani gubernur. Kita tidak ingin menerima penerbangan dari Malaysia,”sebut Wakil Gubernur Nasrul Abit.
Dikatakannya, penghentian penerbangan itu untuk menjaga kedatangan dari Malaysia yang dikawatirkan dapat mebawa virus korona. Apalagi, kecemasan masyarakat datang setelah ada penumpang maskapai tersebut begitu turun di BIM, kemudian dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia.
“Kemarin itu kan ada, orang dari Kuala Lumpur mengantarkan orang ke BIM, kemudian dia balik lagi ke Kuala Lumpur, sementara yang diantarkannya dilarikan ke rumah sakit,” ujarnya.
Nasrul Abit meminta maskapai itu menghentikan penerbangan dari Malaysia tujuan Padang. Penghentian dilakukan dengan permintaan melalui surat yang ditandatangani gubernur Sumbar.
“Kita berpikir, kenapa bisa begitu singkat waktu pasien masuk ke rumah sakit dengan waktu dipastikannya pasien itu meninggal dunia. Terkait apakah pasien itu meninggal karena terpapar virus Covid-19 atau malah ada penyakit lainnya, kita belum tahu, karena hasil laboratorium belum keluar,” katanya.
Wagub menegaskan, dalam surat itu yang ditindaklanjuti juga oleh pihak Dinas Pariwisata Sumbar. Hal ini didasari, pemprov menduga ada situasi yang tidak benar, masuknya penumpang dari Malaysia ke BIM itu.
“Seharusnya otoritas di Malaysia tidak mengizinkan penumpang itu berpergian. Ini kenapa bisa bobol dan bisa naik pesawat lagi,” tegasnya.
Nasrul Abit menyebutkan, ada seseorang yang mengantarkan penumpang itu di BIM, setiba pasien yang meninggal tersebut di BIM, seseorang yang mengantarkan itu, kembali terbang ke Malaysia.
“Saya tidak tahu pasti apa maksud dari semua itu. Makanya saya minta ke Air Asia stop dulu terbang ke Padang dari Malaysia, karena jika dibiarkan ada hal serupa akan terjadi kembali di BIM,” ujarnya.
Libur Sekolah
Meski pemprov tidak meliburkan SMA dan SMK karena sedang menjalani ujian nasional, namun Gubernur Irwan Prayitno sudah mengeluarkan surat edaran. Surat itu berisikan bagi bupati/walikota yang menilai perlu meliburkan sekolah, maka silahkan ambil kebijakan sendiri.
“Gubernur terakhir sudah mengeluarkan surat , jika bupati walikota merasa perlu berdasarkan pertimbangan yang matang, merasa daerahnya tidak aman, harus meliburkan sekolah silahkan saja. Karena memang TK, SD dan SMP adalah kewenangan kabupaten/kota,” ujarnya.
Ditegaskannya, meliburkan sekolah sangat tergantung bupati walikota. Jika merasa tidak aman, silahkan liburkan. Bupati dan walikota dipersilahkan ambil kebijakan nanti dilaporkan pada gubernur dan gubernur akan melaporkan ke pemerintah pusat. (rel)